Perundingan Tripartit PHK Nofiardi Vs PTPN III Belum Final

LABUHANBATU – Perundingan Tripartit Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nofiardi, ST Staf diperbantukan Distrik Labuhanbatu-1 (DLAB1) PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Sei Daun, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rabu (20/01/2021) di Kantor  Dinas Tenagakerja Labusel belum menghasilkan kesepakatan.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Dewan Pimpinan Pusat ( DPP) Peradi Pergerakan, Jonni Silitonga SH MH, sebagai Kuasa Hukum Nofiardi,  menyampaikan hal ini kepada ikabina.com di Kotapinang.

“Kami meminta kepada Direktur Pelaksana PTPN III Medan melalui Kadisnaker Labusel, Ismail Roy Siregar, selaku Mediator agar mempekerjakan kembali klien kami. Dikarenakan PHK yang dilakukan perusahaan merupakan perbuatan hukum sepihak dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003,” tegas Jonni Silitonga.

Dipaparkan Jonni, dasar hukum yang dijadikan perusahaan untuk mem-PHK klien-nya melanggar asas praduga tak bersalah (presumtion  of innoncend) dan perkara yang dituduhkan sebelumnya kepada klien mereka belum memiliki vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incraht).

Masih kata Jonni Silitonga, atas permintaannya ini pihak PTPN III yang diwakili Staf Urusan Hubungan Industrial (HI) Kantor Bagian Sumber Daya Manusia (SDM), Rhidho dan Juliandi Silalahi, selaku Staf Bagian Umum PTPN III Medan, tidak bersedia menerima kembali Nofiardi,  bekerja dengan alasan melakukan pelanggaran berat.

“Walaupun sebelumnya kepada mediator mereka tidak dapat mengambil keputusan dalam perundingan ini. Perusahaan wajib membayarkan uang pesangon sebesar Rp448 juta, sesuai ketentuan pasal 151, 155 dan Pasal 156 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tanpa ada dipotong untuk mengganti kerugian perusahaan,” ujar Jonni Silitonga.

Jonni Silitonga menambahkan, pada pelaksanan perundingan turut hadir Kadisnaker Labusel Sutrisno, dan menyampaikan  bahwa ketika pekerja di PHK, maka bagi pekerja adalah awal penderitaannya, istri dan juga penderitaan bagi anak-anaknya.

Oleh karena itu pengusaha sebaiknya memberikan pesangon untuk pekerja yang di PHK. Sutrisno meminta perusahaan untuk membawa surat surat kuasa dari Direktur Pelaksana PTPN III, pada saat pelaksanaan perundingan kedua Kamis, 28 Januari 2021.

Terpisah, Ismail Roy Siregar selaku mediator saat diminta pendapat hukumnya melalui pesan singkat memberikan komentar. “Perkara masih berproses. Saya selaku mediator  belum bisa memberi pendapat hukum, karena takutnya akan mempengaruhi jalan mediasi bagi kedua belah pihak,” ucapnya.

Sesuai UU Nomor 2 tahun 2004, tentang PHK, ketika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, barulah sebagai mediator menuangkan pendapat hukum tersebut kedalam bentuk anjuran dan perundingan.

Sedangkan Rengab Sembiring, Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SPBun) PTPN III Basis Dlab1, saat diminta pendapatnya melalui pesan singkat Rabu (20/01) terkait dengan pembelaan kepada anggota sesuai dengan tiga tujuan utama Organisasi Serikat Pekerja, yang tersebut dalam UU.No.21/200 tentang Serikat Pekerja.

“Ketepatan aku tadi terlambat sampai di Disnaker, namun yang sempat aku ikuti tentang perundingan itu belum ada mendapat kesepakatan tentang yang diajukan oleh pihak Nofiardi namun disetujui kedua belah pihak untuk bertemu kembali seminggu kemudian, itulah keputusan yang ada hari ini,” jelasnya.

Sementara Ridho Asril, Staf Urusan HI bagian SDM PTPN III saat dikonfirmasi Rabu (20/01) melalui pesan singkat tidak memberikan jawaban, dan dihubungi via selular mengatakan. “Saya masih di mobil, satu jam lagi saya hubungi, tetapi hingga berita ini dinaikkan ke redaksi tidak ada menghubungi kembali.

Penulis: Anto Bangun
Editor: Najib Gunawan

 4,972 total views,  2 views today