Hanura: Pakaian Dinas dan Tablet DPRD Perlu Ditinjau Ulang

Ketua DPC Hanura Labuhanbatu, Juraida Harahap

LABUHANBATU – Ketua DPC Hanura Labuhanbatu, Juraida Harahap, menanggapi polemik pengadaan pakaian dinas dan tablet untuk 45 anggota DPRD perlu ditinjau ulang seiring desakan masyarakat untuk membatalkannya. Anggota DPRD Labuhanbatu ini akan mengatur waktu untuk memanggil anggota DPRD dari Fraksi Hanura melakukan rapat internal terkait masalah tersebut.

“Sudah banyak kita membaca berita terkait masalah itu (desakan pembatalan pengadaan pakaian dinas dan tablet untuk anggota DPRD, red). Memang, masih asumsi semua, tetapi sangat berkemungkinan untuk dibatalkan,” tegas Anggota DPRD Labuhanbatu, Juraida Harahap, kepada ikabina.com saat dikonfirmasi, Rabu (01/09/2021).

Juraida kembali menegaskan, menurutnya pengadaan pakaian dinas dan tablet 45 anggota DPRD Labuhanbatu penting untuk ditinjau ulang. “Meski ini masih pendapat pribadi saya, tetapi saya akan atur waktu untuk memanggil kawan-kawan  dari Fraksi Hanura melakukan rapat internal terkait masalah ini,” katanya.

“Paling tidak kawan-kawan dari Fraksi Hanura nantinya bisa menyuarakannya dibadan anggaran. Jadi kita lihat nanti hasil rapat internal kami apakah Fraksi Hanura setuju untuk dibatalkan 2 program DPRD tersebut,” sambungnya.

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), Faisal Andri Mahrawa SIP MSi yang kerab berbicara di depan publik menilai, sense of crisis eksekutif dan legislatif patut dipertanyakan. Pasalnya, ditengah kesulitan masyarakat, mereka malah merencanakan  pengadaan pakaian dinas dan tablet untuk 45 anggota DPRD Labuhanbatu dianggap mencederai rakyat ditengah  kesusahan akibat pandemi Covid-19.

Faisal Andri Mahrawa, berharap,
pembelian pakaian dinas  dengan nilai Rp613 juta dan gawai (ponsel pintar) untuk 45 anggota DPRD Labuhanbatu masing-masing seharga sekitar Rp 16 juta senilai Rp736 juta, yang diambil dari APBD Labuhanbatu 2021 harus ditunda.

“Menurut saya jika masih bisa dibatalkan, alangkah lebih baik. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Sudah saatnya mereka (eksekutif dan legislatif, red) memiliki sense of crisis dengan menunda pengadaan pakaian dinas dan tablet itu,” sebut pengamat politik ini.

Faisal Andri Mahrawa, menambahkan, jika tidak bisa dibatalkan, ada baiknya anggaran pakaian dinas dan tablet sebesar Rp1,349 miliar itu dialihkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. “Misalnya percepatan penanganan Covid-19 agar bisa digunakan secara lebih efektif dalam rangka mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan lainnya. Perlu ada ketegasan dalam hal ini. Tentu saja dari pihak eksekutif dan legislatif,” sindirnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPC GMNI Labuhanbatu, Amos Sihombing, Selasa (31/08/2021) kepada ikabina.com juga  menegaskan, prilaku 45 anggota DPRD Labuhanbatu jika memaksakan diri sama saja menari diatas penderitaan rakyat saat pandemi sekarang ini. “Harusnya tolak semua, termasuk pengadaan pakaian dinas kepala daerah dan OPD serta pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati itu. Jangan lagi lukai hati rakyat,” tegas Amos.

Editor: Najib Gunawan

 6,039 total views,  4 views today