Sense Of Crisis Eksekutif dan Legislatif Dipertanyakan

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), Faisal Andri Mahrawa SIP MSi

LABUHANBATU – Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), Faisal Andri Mahrawa SIP MSi yang kerab berbicara di depan publik menilai, sense of crisis (kepekaan terhadap sebuah suasana) eksekutif dan legislatif patut dipertanyakan. Pasalnya, ditengah kesulitan masyarakat, mereka malah merencanakan  pengadaan pakaian dinas dan tablet untuk 45 anggota DPRD Labuhanbatu dianggap mencederai rakyat ditengah  kesusahan akibat pandemi Covid-19.

Faisal Andri Mahrawa, berharap,
pembelian pakaian dinas  dengan nilai Rp613 juta dan gawai (ponsel pintar) untuk 45 anggota DPRD Labuhanbatu masing-masing seharga sekitar Rp 16 juta senilai Rp736 juta, yang diambil dari APBD Labuhanbatu 2021 harus ditunda.

“Menurut saya jika masih bisa dibatalkan, alangkah lebih baik. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Sudah saatnya mereka (eksekutif dan legislatif, red) memiliki sense of crisis dengan menunda pengadaan pakaian dinas dan tablet itu,” sebut pengamat politik ini saat dikonfirmasi ikabina.com melalui sambungan telepon, Rabu (01/09/2021).

Faisal Andri Mahrawa, menambahkan, jika tidak bisa dibatalkan, ada baiknya anggaran pakaian dinas dan tablet sebesar Rp1,349 miliar itu dialihkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. “Misalnya percepatan penanganan Covid-19 agar bisa digunakan secara lebih efektif dalam rangka mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan lainnya. Perlu ada ketegasan dalam hal ini. Tentu saja dari pihak eksekutif dan legislatif,” sindirnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPC GMNI Labuhanbatu, Amos Sihombing, Selasa (31/08/2021) kepada ikabina.com juga  menegaskan, prilaku 45 anggota DPRD Labuhanbatu jika memaksakan diri sama saja menari diatas penderitaan rakyat saat pandemi sekarang ini. “Harusnya tolak semua, termasuk pengadaan pakaian dinas kepala daerah dan OPD serta pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati itu. Jangan lagi lukai hati rakyat,” tegas Amos.

Sekretaris DPC GMNI Labuhanbatu, Amos Sihombing

“Untuk apa beli ponsel pintar,  apakah DPRD tidak pakai ponsel pintar atau hanya fantasi saja. Dan kita ketahui sendiri masyarakat Labuhanbatu saat berduka ketika bencana banjir menimpah mereka, kenapa anggaran sebesar itu tidak membantu masyarakat melainkan untuk foya-foya,” tuding Amos.

Sementara itu, anggota DPRD Labuhanbatu, Juraida Harahap, menyatakan, pengadaan pakaian dinas dan tablet itu dianggarkan tahun 2019, dan sempat ditunda karena recofusing anggaran. “Sejak kami dilantik, belum pernah sama sekali mendapatkan pakaian dinas. Padahal itu adalah hak anggota DPRD yang tertuang dalam tata tertib. Kemudian soal polemik tablet, itu untuk penunjang kinerja,” sebut Ketua DPC Hanura Labuhanbatu ini dikonfirmasi terpisah.

Juraida menjelaskan, dalam tata tertib ada 4 pakaian dinas yang menjadi hake mereka. “Ada empat pakaian dinas, diantaranya pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan, pakaian batik dan pakaian olahraga,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu, Abdul Karim Hasibuan tidak membantah adanya pengadaan itu. Menurutnya usulan pengadaan pakaian dinas itu dibuat oleh Sekretariat DPRD Labuhanbatu.

“Di dalam tatib (tata tertib) kan ada pengadaan pakaian kan, kawan-kawan mungkin melihat masih dibutuhkan pakaian makanya diadakan pengadaan itu,” kata Karim.

Editor: Najib Gunawan

 4,285 total views,  2 views today