GMNI Kecam DPRD dan Pemkab Labuhanbatu

Teks foto: DPC GMNI kecam DPRD dan Pemkab Labuhanbatu karena dinilai melukai hati masyarakat di tengah pandemi Covid-19. (jib)

LABUHANBATU – DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengutuk keras pengadaan pakaian dinas dan tablet untuk DPRD serta pengadaan mobil dinas untuk kepala daerah tahun 2021. Mereka menganggap hal itu hanya pemborosan anggaran ditengah pandemi Covid-19, sambil membentangkan spanduk di depan kantor DPRD Labuhanbatu. 

Spanduk yang masih terpampang dengan tagline “Selamatkan Labuhanbatu” di depan Kantor DPRD Labuhanbatu, Jumat (03/09/2021) pagi itu bertuliskan “Turut prihatin kepada Lembaga DPRD dan Pemkab Labuhanbatu, atas ketidakpedulian dan hilangnya rasa kemanusiaan. Sibuk merebut anggaran dan penghibahan sampai melukai hati masyarakat Labuhanbatu yang diapit pandemi COVID-19”.

Ketua DPC GMNI Labuhanbatu, Hamdani Hasibuan SH, menegaskan, pihaknya menilai seharusnya proses pengadaan dan penghibahkan anggaran 2021 harus ditunda pelaksanaannya. “Saya menilai dana itu bisa digunakan lebih baik untuk membantu masyarakat Labuhanbatu saat pandemi virus Corona-19,” tegasnya.

Ketua DPC GMNI Labuhanbatu, Hamdani Hasibuan SH

Sehingga, sambung Hamdani, DPRD dan Pemkab Labuhanbatu mengindahkan asas hukum Salus Populi Suprema Lex Esto (Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi) dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat yang mana disebutkan keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara.

“Artinya, negara harus menjamin, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan melihat hal yang dianggarkan tersebut masih layak pakai. Sehingga APBD yang digelontorkon untuk pengadaan dan hibah tersebut tergolong sia-sia dan tidak ada dampak bagi masyarakat. Maka kami meminta kepada DPRD Kabupaten Labuhanbatu dan Pemkab Labuhanbatu sedikit berkorbanlah kepada masyarakat,” ucap Hamdani.

Seharusnya, tambah Hamdani, anggaran diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam meringankan beban mereka di tengah pandemi COVID-19 seperti bantuan sembako, bantuan peralatan medis, dan UMKM Labuhanbatu. “Dengan begitu ada dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Harus dikaji ulang mana saja pemborosan anggaran yang melukai masyarakat, jangan dilakukan,” tambahnya.

Teks foto: DPC GMNI bentangkan spanduk bernada kecaman kepada Pemkab dan DPRD Labuhanbatu karena dinilai melukai hati masyarakat ditengah pandemi COVID-19. (ist) 

Hamdani juga menyoroti Panitia Khusus (Pansus) yang telah menerima usulan Ranperda Pilkades 2021, namun sejumlah Fraksi DPRD meminta Pilkades ditunda 2022 dengan berbagai alasan. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Labuhanbatu pun bersuara keras karena tak sependapat dengan wacana dewan.

“Untuk apalagi ditunda? Mau berapa banyak pejabat di Labuhanbatu ini yang menyandang status Pj, dan Plt. Apa DPRD Labuhanbatu tidak paham hampir seluruh Kepala Dinas, Camat, dan pejabat lainnya berstatus tidak defenitif,”  geram Ketua DPC GMNI, Hamdani Hasibuan SH, kepada ikabina.com, Kamis (02/09/2021).

Hamdani menilai, bila DPRD memaksakan penundaan Pilkades tahun depan sama artinya tidak mencerminkan birokrasi yang disiplin. “Bayangkan tahun ini saja ada 40 desa yang habis masa jabatan kadesnya da dijabat oleh Penjabat. Para Penjabat itu semua dari pegawai kantor camat. Jadi bagaimana kantor camat dan kantor desa bisa efektif bekerja kalau Pilkades ditunda,” tukas Hamdani dengan nada keras.

Editor: Najib Gunawan

 11,865 total views,  2 views today